Uni Eropa gelar Pekan Diplomasi Iklim di Indonesia

Hari ini (13/9), Uni Eropa bersama dengan Prancis, Jerman, Inggris, Denmark, Belanda dan Swedia menyelenggarakan Pekan Diplomasi Iklim (Climate Diplomacy Week). Sebagai tindak lanjut dari kesuksesan KTT Perubahan Iklim di Paris (COP 21) dan menyambut KTT Perubahan Iklim di Marrakesh (COP 22), Climate Diplomacy Week yang digelar Uni Eropa di Indonesia akan terdiri dari serangkaian acara publik dan online, yang mempromosikan upaya memerangi perubahan iklim serta mengkomunikasikan tujuan upaya tersebut kepada masyarakat Indonesia.

Presentasi pembukaan disampaikan oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corrine Breuzé, Minister Counsellor Kedutaan Besar Maroko Zakaria Rifki, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar. Acara difasilitasi oleh Indonesian Youth Diplomacy.

“Uni Eropa berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris dan kami ingin mendorong seluruh negara anggota G20 untuk melakukan hal yang sama. Kami juga senang bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok, dua dari emiten global terbesar, telah meratifikasi perjanjian tersebut. Eropa telah memiliki sebuah kebijakan perubahan iklim yang komprehensif selama bertahun-tahun dan kami sekarang sedang mengembangkan hukum yang akan mendukung pencapaian target ambisius kami yakni tahun 2030. Mengambil tidakan terkait perubahan iklim akan menguntungkan: Ada keuntungan ekonomi, ekologi dan sosial yang dpat diraih. Kami berharap tantangan perubahan iklim ditangani dengan keseriusan penuh oleh rekan-rekan anggota G20, termasuk Indonesia. Kami berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan kami mendukung Indonesia dalam upaya-upayanya. Sejalan dengan hal tersebut, proses ratifikasi Perjanjian Paris sedang berlangsung di Uni Eropa dan akan segera selesai sesegera mungkin,” kata Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa.

“Kita perlu melihat Perjanjian Paris bukan sebagai hasil melainkan sebagai awal menuju dunia yang sungguh-sungguh bebas-karbon sebagaimana yang disepakati negara-negara di bulan Desember. Kini kita perlu memanfaatkan momentum melalui ratifikasi dini dari Perjanjian Paris. Prancis bangga menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa yang telah merampungkan prosedur internal untuk dapat meratifikasi. Bersama dengan Maroko yang menjadi ketua COP mendatang, Prancis sebagai ketua COP saat ini menghimbau para mitra, termasuk Indonesia, untuk mendukung upaya bersama kita. Prancis juga tengah mensosialisasikan Agenda Aksi dan sangat mendukung upaya negara-negara berkembang dan negara-negara berkekuatan ekonomi baru untuk menerapkan niatan kontribusi nasional (NDC) mereka,” kata Duta Besar Prancis Corinne Breuzé.

Diskusi tentang diplomasi iklim dilanjutkan dengan penayangan film bertajuk “Tomorrow” yang dibintangi  Mélanie Laurent, dan dihadiri oleh khalayak luas mulai dari pelajar, perwakilan kedutaan besar Negara Anggota Uni Eropa, organisasi internasional, dan masyarakat madani. Film tersebut diangkat dari perjalanan Cyril Dion dan Mélanie Laurent, bersama tim beranggotakan empat orang yang melakukan investigasi ke sepuluh negara untuk memahami apa saja yang dapat memprovokasi terjadinya bencana yang dapat membinasakan populasi manusia, dan yang paling penting, bagaimana mencegahnya. Film tersebut juga menampilkan kondisi dunia yang mungkin terjadi di masa depan.

Sebagai bagian dari Climate Diplomacy Week, Uni Eropa juga turut berpartisipasi pada Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) pada tanggal 17 September dengan menampilkan booth Uni Eropa yang menyajikan informasi-informasi tentang perubahan iklim dan pendidikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi elemen penting dalam hubungan Uni Eropa dengan Indonesia. Deforestasi illegal, degradasi lahan gambut dan kebakaran hutan tidak hanya berdampak buruk pada iklim global, namun juga mengancam manusia dan ekosistem yang esensial bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu dari emiten gas rumah-kaca tertinggi di dunia dan telah menegaskan komitmennnya dalam menangani penyebab perubahan iklim pada konferensi iklim Paris (COP21) dengan berjanji mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional. Oleh karena itu, isu perubahan iklim menjadi sangat penting dalam prioritas kerjasama pembangunan Uni Eropa serta para Negara Anggotanya dengan Indonesia. Inisiatif Kemitraan NDC global akan mendukung negara-negara berkembang untuk menerapkan NDC dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) karena pembangunan berkelajutan dan tidakan iklim dianggap saling membantu upaya.

Uni Eropa mendukung Indonesia melalui sebuah program respon perubahan iklim untuk menciptakan rencana pembangunan yang rendah karbon. Upaya ini termasuk dukungan dalam pengembangan kebijakan perubahan iklim, legislasi, serta praktik institusi pemerintahan di Aceh dalam mencapai perencanaan rendah-emisi, serta memfasilitasi dialog kebijakan dan peraturan ramah lingkungan yang partisipatif. Perubahan Iklim dan Lingkungan juga menjadi area perhatian bantuan Uni Eropa dengan ASEAN untuk 2014-2020 dengan fokus utama pada pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, mengingat emisi gas rumah-kaca lahan gambut ASEAN setara dengan akumulasi emisi dari Jerman, Inggris, dan Prancis. Selain itu, program EU SWITCH Asia juga mempromosikan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia dengan fokus pada produksi bahan baku dan industri ramah lingkungan, efisiensi energi, serta bantuan dukungan kebijakan.

Inisiatif lain yang tidak kalah penting adalah Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Uni Eropa yang mempromosikan reformasi tata kelola kehutanan dan memerangi penebangan ilegal untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada tahun 2002, jumlah kayu Indonesia yang legal hanya 20%. Hari ini, lebih dari 90% ekspor kayu Indonesia berasal dari pabrik dan hutan yang diaudit secara independen. Melihat pencapaian tersebut, Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara pertama yang memiliki sistem verifikasi legalitas kayu nasional (SVLK) di dunia yang sesuai dengan FLEGT, dimana hal tersebut akan membuat Indonesia mampu mengekspor produk kayu ke Eropa melalui ‘jalur cepat’. Kondisi ini merupakan cerminan dari komitmen Indonesia dalam meningkatkan tata kelola hutan dan upaya memerangi perubahan iklim.

Informasi lebih lanjut tentang Climate Diplomacy Week: http://ec.europa.eu/clima